IDNAGA99 - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, tengah berada di ujung tanduk. Di saat dirinya berjuang mempertahankan kekuasaan, RUU Kompleks Hiburan yang didukung pemerintahannya justru terhambat lagi—kali ini akibat krisis perbatasan dengan Kamboja.
RUU tersebut, yang disahkan oleh DPR pada Januari lalu, semula dijadwalkan untuk pembacaan pertama di parlemen pada 9 Juli. Namun, jadwal itu kini ditunda tanpa kepastian, menyusul ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja setelah bentrokan bersenjata yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
🔥 Krisis Melebar Setelah Kebocoran Panggilan Telepon
Situasi memburuk ketika rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam rekaman itu, Paetongtarn terdengar bersikap terlalu lunak terhadap Hun Sen, bahkan mengkritik militer Thailand sendiri.
Insiden ini memicu kemarahan Partai Bhumjaithai, yang segera menarik dukungan dari koalisi yang dipimpin oleh Pheu Thai, partai penguasa. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap RUU kasino, yang berencana membuka hingga lima resor terpadu (integrated resort) di berbagai wilayah Thailand.
“Membuat militer marah bukanlah langkah cerdas di Thailand,” tulis lembaga Council on Foreign Relations, mengingat sejarah panjang kudeta di negara tersebut.
🧩 Paetongtarn dalam Sorotan, Masa Depan Politiknya Dipertaruhkan
Paetongtarn—baru menjabat kurang dari setahun—pernah lolos dari mosi tidak percaya pada Maret lalu, namun kini kekuasaannya kembali terancam.
Media lokal Bangkok Post bahkan menyebut nasib RUU kasino sebagai "ujian lakmus" bagi kepemimpinan sang perdana menteri muda.
Isu ini juga membayangi bayang-bayang politik ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan lewat kudeta militer pada 2006 dan baru pulang dari pengasingan pada 2023. Banyak pihak menganggap Thaksin—pendukung keras legalisasi kasino—masih menjadi "penguasa bayangan" di balik pemerintahan Paetongtarn.
⏳ Penundaan Bisa Jadi Strategi?
Meskipun penundaan ini terlihat sebagai kemunduran, beberapa pejabat menganggapnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki persepsi publik.
“Masih banyak kesalahpahaman di masyarakat soal tujuan RUU ini,” ujar Menteri Transportasi Manaporn Charoensri. “Pemerintah butuh waktu untuk menjelaskan secara menyeluruh sebelum membawanya ke parlemen.”
Koordinator koalisi, Wisut Chainarun, sepakat:
“Kita perlu memulai dengan isu-isu yang lebih ringan terlebih dahulu, sampai kondisi politik lebih kondusif.”
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan RUU kasino akan kembali dijadwalkan untuk dibahas.
Kesimpulan:
RUU kasino Thailand kini lebih dari sekadar kebijakan ekonomi—ia telah menjadi medan uji politik bagi Paetongtarn Shinawatra. Di tengah krisis perbatasan dan dinamika internal koalisi, masa depan legalisasi perjudian di Thailand tergantung pada seberapa lihai pemerintah mengelola opini publik dan konflik politik dalam negeri.
