IDNAGA99 - Komite Keuangan Publik Sri Lanka (Committee on Public Finance/COPF) secara resmi mengizinkan impor mesin kasino, mencabut larangan yang diberlakukan selama krisis ekonomi negara tersebut. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua COPF, Dr. Harsha de Silva, yang menyebutkan bahwa setiap mesin akan dipantau melalui sistem pengawasan khusus, sebagaimana dilaporkan oleh Lanka News Web.
Langkah ini bertepatan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang Otoritas Regulasi Perjudian 2025, yang bertujuan membentuk regulator tunggal untuk mengawasi perjudian fisik dan online secara menyeluruh.
Namun, Dr. de Silva menyuarakan kekhawatiran terkait belum tersedianya peraturan operasional yang konkret dalam draf undang-undang tersebut, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kekosongan dalam penegakan hukum.
Dari Pembatasan ke Strategi Ekonomi
Perlu diketahui, mesin kasino sebelumnya dilarang berdasarkan Undang-Undang Regulasi Bisnis Kasino 2010. Kini, pencabutan larangan ini diposisikan sebagai bagian dari strategi peningkatan investasi pariwisata dan pendapatan negara, bukan sebagai kebijakan sosial.
Mantan Menteri Keuangan dan anggota COPF, Ravi Karunanayake, mendukung langkah ini, menyebutnya sebagai “strategi keuangan, bukan kebijakan moral.”
Rencana Besar dan Aturan Baru
Rancangan otoritas regulasi baru ini akan melibatkan pejabat dari Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak, Unit Intelijen Keuangan, dan Kepolisian, serta para ahli independen. Tugas mereka mencakup pemberian lisensi, pengawasan kepatuhan, hingga penanggulangan pencucian uang di industri perjudian.
Sementara itu, proyek City of Dreams Sri Lanka senilai US$1 miliar yang dikembangkan oleh Melco Resorts dan John Keells Holdings dipastikan akan memulai operasional kasino tahun ini dengan lisensi 20 tahun.
Untuk meningkatkan pendapatan negara dan transparansi industri, pemerintah juga berencana:
- Melipatgandakan biaya masuk kasino dari US$50 menjadi US$100
- Menaikkan pajak omzet perjudian dari 15% menjadi 18%
Langkah ini menandai babak baru bagi industri perjudian di Sri Lanka, yang kini diarahkan sebagai sumber devisa dan investasi—dengan catatan, sistem pengawasan dan regulasi benar-benar dijalankan secara efektif.
