IDNAGA99 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia kembali mendesak pihak berwenang untuk bertindak tegas dalam kasus perjudian online yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Seperti dilaporkan oleh Tempo, anggota Komisi III menyatakan bahwa kesaksian dan dokumen dakwaan telah mengaitkan mantan menteri tersebut dengan perlindungan situs perjudian di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Para legislator menegaskan bahwa jika bukti ada, ia harus menghadapi konsekuensi hukum.
Kontroversi ini muncul setelah perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto awal bulan ini, yang mencopot Budi Arie dari jabatannya. Saksi di pengadilan mengklaim bahwa ia mengetahui kesepakatan ilegal untuk melindungi situs perjudian dan menerima 50% dari pendapatan platform yang tidak diblokir.
Budi Arie dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai narasi palsu yang bertujuan merusak integritasnya. Ia mengatakan angka-angka dalam dakwaan merupakan pembicaraan internal di antara tersangka dan menekankan bahwa ia tidak pernah diuntungkan dari skema tersebut. Selama menjabat sebagai menteri, ia mengaku telah secara aktif memberantas situs perjudian.
Debat ini telah meningkatkan tekanan pada pemerintahan Presiden Prabowo, dengan para anggota parlemen juga mendesak tinjauan terhadap kasus-kasus lain yang belum terselesaikan, termasuk skandal korupsi 2023 di kementerian yang melibatkan proyek BTS 4G.
Pendukung berargumen bahwa memperkuat sumber daya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi kunci untuk menangani masalah-masalah ini.
Anggota parlemen menekankan bahwa lembaga penegak hukum harus menangani masalah ini secara menyeluruh, memastikan bahwa kasus korupsi dan perjudian online diselesaikan secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik.
